IBL News

The 16th Anniversary of IBL

Thank you very much for your kind attention and continuous support to our organization! #16thIBLAnniversary

Survey Anti Korupsi: KPK Lembaga Paling Dipercaya dan Dibutuhkan Rakyat Indonesia Saat Ini

Press Conference: Survei Nasional Anti-Korupsi. Jakarta, 20 Juli 2017 

 

KPK merupakan lembaga paling dipercaya dan dibutuhkan rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi saat ini. Tingginya kepercayaan dan kebutuhan adanya KPK disebabkan karena lembaga ini dinilai efektif memberantas korupsi dibanding lembaga lainnya terutama terkait dalam menindak pelaku korupsi kelas kakap. Selain itu, sebagian besar rakyat Indonesia menilai tingkat korupsi Indonesia tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Tingkat korupsi masih tetap sama. Demikian salah satu temuan utama hasil survey anti korupsi yang dilaksanakan oleh Polling Centre, Indonesia Business Links, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Temuan Survey:
Hasil survey dikelompokkan dalam 4 temuan utama, yakni pertama tingkat korupsi Indonesia tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan tingkat korupsi tahun 2016. Kedua, Presiden atau pemerintah Indonesia dinilai semakin serius memberantas korupsi. Ketiga, KPK merupakan lembaga paling dipercaya dan paling berperan dalam memberantas korupsi. Keempat, rekrutmen CPNS dan Kepolisian merupakan sektor terkorup dibanding sektor lain.

Tingkat Korupsi
Berdasarkan hasil survey anti korupsi tahun 2017 diketahui 55 persen masyarakat menyatakan korupsi meningkat dari tahun sebelumnya, 32 persen tidak mengalami perubahan, 13 persen menurun. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan persepsi tingkat korupsi masyarakat tahun 2016 dimana 70 persen menyatakan korupsi meningkat, 18 persen tidak mengalami perubahan, 11 persen menurun dan 1 persen tidak tahu. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat memandang tingkat korupsi Indonesia dalam 1 tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan, tidak menaik dan juga tidak menurun.

Keseriusan Pemerintah
Meski masyarakat pesimis terhadap tingkat korupsi namun mereka memberi apresiasi terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.
Berdasarkan hasil survey antikorupsi tahun 2017 diketahui terdapat 20 persen masyarakat yang menyatakan pemerintah Indonesia sangat serius memberantas korupsi, 49 persen serius, 21 persen tidak serius, 3 persen sangat tidak serius, dan 7 persen tidak tahu/tidak menjawab. Persentase ini meningkat dibanding survey tahun 2016 dimana 10 persen masyarakt menyatakan pemerintah Indonesia sangat serius memberantas korupsi, 52 persen serius, 28 persen tidak serius, 3 persen sangat tidak serius dan 7 persen tidak tahu/tidak menjawab. Jadi, terdapat kenaikan signifikan pada persentase masyarakat yang menjawab pemerintah sangat serius memberantas korupsi dari 10 persen tahun 2016 menjadi 20 persen ditahun 2017.

Lembaga Paling Dipercaya Dan Berperan Memberantas Korupsi
KPK dan Presiden RI merupakan lembaga paling dipercaya rakyat Indonesia saat ini. Berdasarkan survey diketahui terdapat 86 persen rakyat Indonesia menyatakan percaya dengan KPK dan Presiden RI. Selaintu, BPK RI mendapatkan kepercayaan sebesar 72 persen. Parpol, Perusahaan Swasta dan DPR merupakan lembaga paling tidak percaya rakyat Indonesia karena tingkat kepercayaan terhadap tiga lembaga ini berturut-turut hanya 35 persen, 49 persen dan 51 persen dari rakyat Indonesia.

Tinggi tingkat kepercayaan terhadap KPK dan Presiden RI diduga karena dua institusi ini terutama figur Jokowi yang dinilai bersih dan tegas terhadap perilaku korupsi. KPK dipercaya karena berhasil menjerat banyak pelaku korupsi terutama pelaku korupsi kelas kakap. DPR, Perusahaan Swasta dan Parpol mendapatkan kepercayaan rendah karena banyak pelaku korupsi berasal dari tiga institusi ini.

Sektor Terkorup
Rekrutmen CPNS dan Kepolisian merupakan sektor terkorup menurut masyarakat. Survey ini menggunakan indiaktor permintaan uang dari pihak tertentu pada masyarakat terkait dengan pelayanan dalam sektor yang disurvey. Berdasarkan hasil survey, sektor Mendaftar kerja jadi PNS dinilai sebagai sektor terkorup karena 56 persen masyarakat menyatakan bahwa mereka pernah diminta uang secara ilegal oleh pihak tertentu ketika menggunakan jasa atau interaksi dalam sektor ini. Begitu juga dengan kepolisian dimana terdapat 50 persen masyarakat yang pernah berhubungan dengan Kepolisian (13 persen dari total responden) menyatakan pernah diminta uang atau hadian secara tidak resmi.

Hasil ini wajar mengingat rekrutmen CPNS merupakan sektor yang banyak berhubungan dengan masyarakat serta warisan persepsi korupsi dalam setiap proses rekrutmen CPNS tahun sebelumnya. Warisan persepsi ini diduga berkontribusi terhadap persepsi buruk terhadap sektor rekrutmen CPNS meski telah ada perbaikan sistem rekrutmen seperti penggunaan CAT (Computer Assisted Test) dalam salah satu tahapan rekrutmen tersebut.

Metodologi Survey
Survey anti korupsi ini dilaksanakan dalam periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi, 177 Kabupaten/Kota, 212 Desa/Kelurahan seluruh Indonesia dengan total responden sebesar 2.235 orang. Survey ini menggunakan teknik sampling Multistage Random Sampling dengan PPS (Probability Proportional to Size) dimana jumlah sampel tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya. Dengan jumlah sampel sebesar ini dan tingkat kepercayaan 95 persen maka diprediksi MoE (Margin of Error) mencapai kurang lebih 2,1 persen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berita diatas merupakan siaran pers 20 Juli 2017.
Indonesia Business Links bersama dengan Polling Center dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan survey nasional anti-korupsi, yang dilaksanakan dari 5 April 2017 sampai dengan 19 Mei 2017.

WORKSHOP: PERAN MULTI-PIHAK DALAM PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA MUDA

KARAWANG, 24 Mei 2017 - Indonesia Business Links (IBL), dengan dukungan Accenture, sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 menyelenggarakan program Muda Terampil Berusaha (MTB) di daerah Karawang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kewirausahaan di kalangan pemuda Indonesia, khususnya daerah Karawang dan untuk membantu para wirausaha muda dalam membangun dan mempertahankan keberlanjutan bisnis yang dirintisnya.

Penutupan program MTB 2016-2017 ditandai dengan diadakannya Workshop Muda Terampil Berusaha: “Peran Multi-Pihak dalam Pemberdayaan Wirausaha Muda Karawang”. Acara ini diadakan di Swissbell-inn Hotel Karawang rabu (24/5). Tujuannya adalah untuk membangkitkan kepedulian dan karya nyata dari pihak-pihak terkait dalam upaya pemberdayaan wirausaha muda sekaligus mengidentifikasi peran multi pihak dan kolaborasi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan entrepreneurs muda Karawang. Selain itu, workshop ini juga sebagai forum pembelajaran dan memberikan motivasi bagi untuk program pemberdayaan wirausaha muda selanjutnya.

Acara yang dihadiri oleh 50 peserta ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik bisnis yang bertanggungjawab dan berkelanjutan (responsible dan sustainable) yang dilakukan oleh perusahaan. Praktik bisnis yang baik perlu disebarluaskan untuk memberikan dorongan bagi para pelaku bisnis lainnya dalam melakukan bisnis secara bertanggungjawab.

Mohamad Fahmi, Direktur Eksekutif Indonesia Business Links, menjelaskan bahwa jika hanya bersandar pada lapangan kerja yang tersedia, isu pengangguran akan terus ada. “Untuk itu harus diciptakan orang-orang yang bisa membuka lapangan kerja buat dirinya atau juga orang lain. Itulah yang menjadikan alasan pentingnya isu kewirausahaan,” ujarnya.

Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Bappenas, Maliki juga menekankan perlunya peningkatan daya saing kaum muda di level nasional. Tidak hanya mengembangkan usaha di level daerah saja, tetapi juga di kancah global. “Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan sosial media”, paparnya. Dirinya juga berharap melalui Program Muda Terampil Berusaha dapat direplikasi di tempat lain sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

Potensi anak muda Kawarang menurut Asisten Pemerintah Setda Kabupaten Karawang, Samsuri S.IP., memang tidak mungkin dikembangkan dari segi government atau pemerintah saja. Peran swasta menjadi sangat besar, bagaimana program-program CSR-nya ini juga bisa diarahkan kepada ketrampilan anak muda; pendidikan ketrampilan anak muda untuk bisa berwiraswasta.

Sehingga anak-anak muda di di daerah Karawang tidak hanya terfokus pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap seperti jadi pegawai negeri atau jadi buruh di perusahaan, tetapi bagaimana wirausaha ini bisa dikembangkan. Mengingat peluangnya di Karawang ini sangat luar biasa.

Acara ini juga diisi dengan dialog interaktif yang menghadirkan Kepala Bappeda Kabupaten Karawang, Eka Sanatha, Pengusaha Muda Karawang, Asep Irawan, Program Manager Muda Terampil Berusaha, R. Adi Nur Setiadi, dan Penerima Manfaat Program, Didih.

Indonesia Business Links (IBL) adalah organisasi nirlaba yang bergiat dalam advokasi good corporate citizenship, mengembangkan serta menguatkan kapasitas mitra usahanya (termasuk korporasi, usaha kecil menengah, pemerintah, LSM dan masyarakat sipil). Dan juga menjadi mitra aksi/implementasi program-program CSR, utamanya pemberdayaan pemuda untuk kesiapaan kerja dan kewirausahaan.

 

Source: http://majalahcsr.id/peran-multi-pihak-dalam-pemberdayaan-wirausaha-muda/