IBL News

BUSINESS EXECUTIVE BRIEFING "IMPLICATION OF PERMA 13/2016 ON CORPORATE CRIMINAL LIABILITY TO THE BUSINESS"

The Issuance of Regulation of the Indonesia Supreme Court No. 13/2016 (Peraturan Mahkamah Agung or PERMA 13/2016) on December 2016 marks an important milestone in the fight against corruption in Indonesia. PERMA 13/2016 provides operating procedures for the judges when dealing with cases involving corporate criminal offences.

PERMA 13/2016 explicitly requires corporations to take active steps to prevent a crime, as inaction leading to a crime can lead to prosecution. This should be a call for corporations to start looking into their internal policies to make sure that they have a set of company policies in place to deal with corporate crimes, so that they may limit their exposure to being entangled in a crime.

On October 5th 2017, Indonesia Business Links organized Business Executive Briefing in Jakarta with theme “Implication of PERMA 13/2016 on Corporate Criminal Liability to The Business”. The objective of this 2-hour session is to provide updated information regarding the issuance of PERMA 13/2016, discussed the consequence of this regulation to the business and gather feedbacks from business leaders and executives on how business will respond to the implication constructively.

The discussion was triggered by three distinguished panelist speakers, Mr. Laode M. Syarif as Commissioner of Corruption Eradication Commission (KPK), Mr. Heru Prasetyo as Chairman, Board of Patrons, Indonesia Business Links, and Mrs. Yanti Triwadiantini as Chair, ASEAN CSR Network. This discussion was moderated by Mr. Hendronoto Soesabdo from Hadiputranto Hadinoto & Partners.

Indonesia Integrity Initiative Forum 2017

Indonesia Integrity Initiative (3I) merupakan sebuah prakarsa yang diinisiasi oleh Indonesia Business Links (IBL) bagi sektor bisnis untuk secara kolektif memperkuat praktek usaha yang berintegritas dan etis di Indonesia.

Dimulai sejak tahun 2014, Prakarsa ini didukung oleh beberapa pemangku kepentingan Utama baik dari sektor bisnis, misalnya dengan KADIN dan APINDO, maupun sektor lainnya, salah satunya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta organisasi sipil seperti Transparency International Indonesia, ICW, dan Kemitraan. Saat ini prakarsa Indonesia Integrity Initiative bersinergi dengan upaya pencegahan korupsi untuk sektor swasta yang dilakukan oleh KPK melalui program Profesional Berintagritas (PROFIT).

Melalui prakarsa ini, IBL sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu memperkuat integritas dunia usaha dalam bentuk melaksanakan forum-forum dialog, membangun panduan dan mekanisme terkait praktek bisnis yang berintegritas serta menyediakan sarana konsultasi bagi usaha kecil dan menengah untuk membantu praktek integritas tersebut.

Pada bulan Desember 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan, Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 (PerMA 13/2016), tentang Tatacara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Dalam beberapa perundangan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku saat ini di Indonesia, ada ketentuan terkait tindak pidana bagi korporasi. Salah satu pesan dari PerMA ini adalah adanya kewajiban bagi sektor swasta, khususnya bagi organisasi bisnis atau perusahaan, untuk membangun dan melaksanakan sistem kepatuhan untuk menghindari resiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan atas nama perusahaan pada saat melakukan usahanya.

Sektor swasta perlu memahami lebih mendalam tentang PerMA tersebut serta mempelajari dari pelaku bisnis lainnya bagaimana perusahaan/organisasi bisnis dapat melakukan upaya yang maksimal untuk menghindari terjadinya resiko tersebut.

Surabaya, sebagai ibukota provinsi Jawa Timur, saat ini merupakan satu titik pertumbuhan ekonomi yang besar di Indonesia. Mempromosikan praktek bisnis yang berintegritas kepada para pelaku usaha di Surabaya merupakan salah satu hal penting untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Praktek bisnis yang berintegritas dapat menjamin terlaksananya usaha yang efisien serta berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mensejahterakan banyak orang.

Indonesia Business Links, melalui prakarsa Indonesia Integrity Initiative, bersama dengan KPK dan mitra pendukung lainnya, bermaksud untuk mengadakan Indonesia Integrity Initiative Forum 2017 di Surabaya dengan maksud membangun dialog diantara para pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya untuk secara bersama memperkuat praktek bisnis yang etis dan berintegritas yang akan memperkuat perekonomian Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai Indonesia Integrity Initiative Forum dapat dilihat di tautan berikut http://bit.ly/IndonesiaIntegrityInitiativeForum2017

 

Health Accountability Survey

 

IBL together with Polling Center and ICW conducted anti-corruption survey for year 2017. Polling Center was working on the first two sections on general corruption and BPJS, and IBL was working on part 3 about accountability in health equipment procurement and drug certification, and disseminated the overall survey results to 10 cities in Indonesia, among others; Jakarta, Surabaya, Malang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Kendari, Kupang, Ternate and Papua. This survey conducted from March 2017 to August 2017. The results can be seen in the chart below.

Consultation Desk

 

In October 2017, IBL will be launched Consultation Desk, a channel where private sector can ask questions/inquiries, get information, and deliver their complaints with regards to anti-corruption initiatives and efforts in strengthening integrity as well as business ethics in private sector. The Consultation Desk project aims at providing business sectors with technical support to prevent corruption and strengthen business ethics through the establishment of a consultation desk mechanism and related services.

Consultation Desk is implemented by Indonesia Business Links (IBL) with an initiative from the Corruption Eradication Commission (KPK) and supports from USAID CEGAH. The main objective of the Consultation Desk is to provide business sector with technical assistance in order to strengthen its business integrity practices and to minimize the risk of corruption/fraud.

The Desk provides three main channels that easily accessible by the public, namely through website, email, and call center. The Desk will also utilize social media platforms as means to reach and promote the Desk to its targeted user. The Consultation Desk website contains information a number of information, including:

  1. Consultation Desk information (what is and how to use it)
  2. Online consultation channel
  3. Educational materials such as Business Ethics and Anti-corruption tools and information.
  4. Further contact information, where relevant, for businesses to seek legal advice or file formal complaints with government. 
  5. Link to related anti-corruption organizations’ channel.
  6. Link to public whistle blower channels

For transparency, all inquiries/questions/complaints submitted and the answer/suggestion provided by the Consultation Desk will be published regularly every month in the website. By doing so, we hope to open and facilitate a two way public discussion from business sector and the government with the Consultation Desk as the intermediary. The Consultation Desk also enables users to submit inquiries/questions/complaints under anonymous feature so that users will not worry about their identity being exposed when using the Consultation Desk service.